Sekretaris Daerah Kota Bima memimpin Rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Program Nufrep yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima. Kamis, (04/09/2025).

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Kota Bima, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, para Camat Rasanae Barat, Asakota, Raba, Rasanae Timur, serta para Lurah Lampe, Kodo, Ule, Jatiwangi, Ntobo, dan Penanae.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bappeda Kota Bima menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rapat lanjutan dari agenda sebelumnya bersama pihak Bank Dunia terkait percepatan penyiapan lahan di beberapa lokasi prioritas, yakni Kelurahan Lampe, Penanae, dan Ntobo.

“Kami dari Bappeda akan terus memfasilitasi Camat dan Lurah dalam proses di lapangan. Setiap hari Rabu kami juga melaporkan progres kepada Wali Kota. Namun semua ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan langsung dari Camat dan Lurah. Untuk itu kami berharap agar dapat segera turun ke lapangan melakukan penelusuran, melengkapi, serta merapikan data,” jelas Kepala Bappeda.

Ditargetkan, seluruh rangkaian penyiapan lahan dapat dituntaskan dalam dua bulan sehingga pekerjaan dapat selesai pada bulan Oktober 2025.

Sekretaris Daerah Kota Bima Hj. Mariamah, SH  dalam arahannya menekankan bahwa kendala utama pelaksanaan program adalah terkait pembebasan lahan. Beliau menyampaikan bahwa proyek pembangunan drainase ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama dalam upaya mengantisipasi banjir bandang yang kerap terjadi di Kota Bima.

“Kami mohon dukungan para Lurah untuk memfasilitasi proses pembebasan lahan, Lakukan sosialisasi terkait kepada masyarakat terkait dampak positinya terhadap masyarakat mengingat Kota Bima sering terjadi banjir, selain itu Laporkan setiap perkembangan secara rutin, karena waktu yang tersedia cukup singkat. Kegiatan ini harus kita tuntaskan sesuai target,” tegas Sekda.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perkim Kota Bima menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun rencana kerja. Pada minggu ketiga September ditargetkan pengukuran peta bidang dapat dilakukan bersama BPN, dilanjutkan dengan penertiban peta bidang dan penetapan lokasi pada Oktober mendatang.

Berdasarkan laporan sementara, masih terdapat sejumlah warga terdampak proyek (WTP) yang belum melengkapi berkas. Di Kelurahan Jatiwangi dari 29 WTP baru 9 berkas yang masuk, Kelurahan Ule dari 21 WTP baru lima berkas, sementara di Kelurahan Lampe dari 51 WTP sudah 40 yang lengkap. Untuk Kelurahan Kodo terdapat 26 WTP namun belum dilakukan pengukuran.

Sekretaris Daerah Kota Bima menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat agar proses berjalan sesuai jadwal. “Jika tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan lahan masyarakat akan berkurang sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama peduli dan mendukung kegiatan ini,” tutupnya.